Seorang ibu dari Kelurahan Kalumpang, Ternate, kemarin pagi berdiri lama di depan lapak beras pasar Bahari Berkesan. Bukan karena memilih-milih kualitas. Tapi karena menghitung ulang uang di tangannya yang tidak cukup. Harga beras naik lagi. Bukan untuk pertama kali. Dan hampir pasti bukan untuk terakhir kali.
Kejadian sederhana itu sebenarnya menyimpan kisah yang jauh lebih besar dari sekadar soal harga beras. Ia adalah cerminan dari bagaimana guncangan dunia yang terjadi ribuan kilometer jauhnya, akhirnya mendarat tepat di dapur masyarakat Maluku Utara yang paling bawah.
Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Di belahan bumi yang lain, rudal masih berjatuhan. Konflik Israel dengan Iran terus membara dan sewaktu-waktu bisa meledak menjadi perang terbuka yang mengguncang kawasan Timur Tengah yang merupakan salah satu wilayah yang menguasai alur energi dan perdagangan global. Sementara di Eropa Timur, perang Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda reda. Dua negara yang sebelum perang ini menyuplai hampir sepertiga kebutuhan gandum dunia, kini ladang-ladangnya menjadi medan tempur.
Gangguan itu tidak berhenti di perbatasan negara mereka. Ia merambat masuk ke sistem perdagangan global, mendorong harga komoditas pangan naik, menekan rantai pasok internasional, dan memaksa negara-negara importir pangan seperti Indonesia untuk membayar lebih mahal. Ketika harga impor naik, tekanan inflasi menguat. Ketika inflasi menguat dan rupiah melemah secara bersamaan, daya beli masyarakat terkikis dari dua arah sekaligus.
Rupiah yang tertekan terhadap dolar bukan hanya angka di layar monitor trader saham. Ia adalah biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pedagang pengumpul, agen distribusi, dan akhirnya konsumen akhir. Di wilayah yang 100 persen kebutuhan pangan pokoknya bergantung dari luar daerah seperti Maluku Utara, efek berlapis ini terasa jauh lebih keras dibanding daerah yang memiliki basis produksi sendiri.
Maluku Utara: Provinsi yang Makan dari Tangan Orang Lain
Inilah yang selama ini jarang diucapkan secara jujur dalam forum-forum resmi pemerintahan: Maluku Utara tidak memproduksi makanannya sendiri secara berarti. Beras dari Sulawesi. Gula dari Jawa. Terigu dari impor. Minyak goreng dari rantai distribusi panjang yang harganya naik turun mengikuti pasar global. Bahkan telur dan daging ayam pun harus didatangkan dari luar.
Kondisi ini bukan takdir. Ia adalah hasil dari puluhan tahun kebijakan yang tidak pernah sungguh-sungguh menempatkan produksi pangan lokal sebagai prioritas utama. Sagu tumbuh di mana-mana namun tidak diolah serius. Laut penuh ikan namun infrastruktur pengolahan tidak dibangun. Lahan tersedia namun petani dibiarkan bertani tanpa dukungan yang memadai, belum lagi lahan pertanian dan hutan yang rusak akibat industry pertambangan.
Ketika seluruh pangan datang dari luar, maka setiap guncangan di luar entah itu perang, inflasi global, pelemahan rupiah, atau sekadar cuaca buruk yang mengganggu jadwal kapal akan langsung menjadi krisis di meja makan masyarakat.
Pemerintah Daerah yang Tenang di Saat yang Salah
Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya kondisi ketergantungan itu sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana pemerintah daerah Maluku Utara meresponsnya atau lebih tepatnya, tidak meresponsnya dengan cara yang sepadan.
Tidak ada langkah struktural yang terlihat nyata untuk membangun cadangan pangan daerah secara serius. Tidak ada program diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal yang benar-benar berjalan di lapangan. Tidak ada peta risiko ketahanan pangan yang mengantisipasi skenario terburuk dari tekanan global yang sedang berlangsung sekarang.
Yang ada adalah pola lama yang sudah sangat kita kenal: harga naik, ada rapat koordinasi. Masyarakat mengeluh, ada operasi pasar yang berlangsung dua atau tiga hari lalu sepi lagi. Ada sorotan media, ada pernyataan pejabat yang menenangkan. Lalu semuanya kembali seperti semula sampai harga naik lagi.
Ini bukan sekadar soal lambat bereaksi. Ini mencerminkan tidak adanya sense of crisis yang sesungguhnya. Seolah-olah ketahanan pangan adalah agenda rutin administratif, bukan persoalan yang menyangkut keselamatan hidup ratusan ribu orang setiap harinya.
Krisis Tidak Pernah Memberi Peringatan
Baca juga:
Dialog Publik: Perempuan dan Krisis Ekologis Kepulauan
Sejarah mencatat bahwa krisis pangan tidak datang dengan surat pemberitahuan. Ia datang tiba-tiba ketika kapal terlambat, ketika harga melonjak dalam sehari, ketika rak-rak toko tiba-tiba kosong. Dan ketika itu terjadi, tidak ada waktu lagi untuk merancang strategi dari nol.
Maluku Utara adalah provinsi yang kaya secara sumber daya namun rapuh secara ketahanan pangan. Dua hal itu seharusnya tidak boleh berdampingan sebagai kondisi permanen. Laut yang melimpah, tanah yang subur, dan kearifan pangan lokal yang sudah teruji berabad-abad yang mana semua itu adalah modal yang belum disentuh secara serius.
Ibu yang berdiri di depan lapak beras itu tidak butuh pidato. Ia butuh sistem pangan yang tidak membuat hidupnya tersandera oleh keputusan yang dibuat orang-orang jauh di tempat lain. Dan membangun sistem itu adalah tugas yang sudah seharusnya dimulai kemarin.
Penulis: Dr.Ir. Muhammad Assagaf,MSi
