TERNATE, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama sejumlah mitra pembangunan akan memberangkatkan tim untuk mengikuti kegiatan studi banding pengelolaan perikanan berkelanjutan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 31 Agustus hingga 3 September 2026, ini sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Maluku Utara.
Studi banding tersebut mengangkat tema implementasi dan tata kelola perikanan kakap kerapu berkelanjutan, dengan NTB dipilih sebagai lokasi belajar karena provinsi tersebut dinilai telah mengembangkan sejumlah praktik baik dalam tata kelola perikanan. Di antaranya penerapan pendekatan berbasis ekosistem atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM), penguatan kawasan konservasi melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui koperasi multipihak.
Rombongan dari Maluku Utara terdiri atas sepuluh peserta yang mewakili sejumlah instansi dan lembaga, yaitu Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Maluku Utara, NGO Maluku Utara selaku fasilitator kegiatan, serta Pokja Pengelolaan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Salah satu peserta dari unsur Pokja Pengelolaan Perikanan adalah Dr. Ir. Muhammad Assagaf, M.Si, yang juga dikenal aktif sebagai peneliti di Pusat Kolaborasi Riset (PUKAT) Maluku Utara.
Selama di NTB, peserta dijadwalkan pada hari kedua akan mengikuti rangkaian kegiatan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, meliputi pemaparan kebijakan pengelolaan perikanan daerah, diskusi dengan Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan NTB, serta paparan dari Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) NTB. Peserta juga akan mendalami mekanisme kerja BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) serta koordinasi Forum Komunikasi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) NTB.
Pada hari ketiga, agenda kunjungan lapangan membawa peserta ke Selong, Lombok Timur, untuk melihat langsung operasional Koperasi Multipihak (KMP) Wishfood Indonesia sekaligus berdiskusi mengenai model pengembangan unit usaha berbasis masyarakat. Kunjungan dilanjutkan ke Desa Padaguar, kawasan konservasi Sulat Lawang, untuk bertemu langsung dengan kelompok Pokmaswas setempat yang menjalankan pengawasan partisipatif terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah pembelajaran konkret yang dapat diadaptasi di Maluku Utara, termasuk model kelembagaan komite dan forum ilmiah, tata kelola BLUD untuk kawasan konservasi, penguatan Pokmaswas, hingga pengembangan koperasi multipihak sebagai instrumen peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir. Seluruh hasil pembelajaran nantinya akan dirangkum dalam laporan yang memuat rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan dan kawasan konservasi perairan di Maluku Utara.
Kegiatan studi banding ini juga diharapkan memperkuat jejaring kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi NTB, serta para pemangku kepentingan lain yang selama ini konsisten mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan. Fasilitasi yang diberikan NGO Maluku Utara dalam kegiatan ini juga dinilai menjadi bentuk konkret dukungan mitra pembangunan terhadap penguatan tata kelola perikanan berkelanjutan di daerah. (MAS*)
Penulis: Redaksi
